Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) memberikan peringatan keras terkait ambisi pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Organisasi tersebut menilai target ekonomi yang sangat tinggi ini berisiko memperparah krisis iklim dan mengorbankan keberlangsungan lingkungan hidup serta ruang hidup masyarakat.
Patria Rizky Ananda, Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI, menegaskan bahwa model pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata justru mendorong ekspansi usaha ekstraktif yang masif. Menurutnya, aktivitas sektor swasta sering kali berdampak negatif bagi kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat.
Kritik ini mencuat bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. WALHI menekankan bahwa krisis ekologi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelabelan hijau, termasuk pada proyek hilirisasi nikel untuk transisi energi yang saat ini tengah digencarkan.
Dampak nyata dari eksploitasi ini terlihat jelas dari kerusakan ekosistem di berbagai daerah. Di Riau, hutan alam yang semula seluas 5 juta hektare kini menyusut drastis menjadi 1,3 juta hektare akibat tekanan industri ekstraktif dalam tiga dekade terakhir.
Data WALHI memproyeksikan ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Sekitar 2.000 pulau kecil terancam tenggelam pada 2050 yang akan memengaruhi 42 juta penduduk pesisir. Selain itu, krisis iklim diperkirakan memicu penurunan produksi beras sebesar 6 persen dan jagung hingga 14 persen.
Lebih lanjut, sekitar 34 persen populasi Indonesia diprediksi mengalami kelangkaan air pada 2050. Kondisi ini membawa risiko kesehatan serius, mulai dari ancaman malnutrisi, diare, hingga penyakit seperti malaria.
Menanggapi tantangan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menyerukan pentingnya taubat ekologis. Ia menekankan perlunya perubahan cara pandang manusia terhadap alam melalui tindakan nyata, seperti pemilahan sampah dari sumbernya untuk menekan emisi gas metana.
Meski demikian, WALHI tetap mendesak pemerintah untuk mengubah arah kebijakan pembangunan. Mereka menegaskan bahwa keselamatan lingkungan dan rakyat harus menjadi prioritas utama guna mencegah warisan krisis yang lebih buruk bagi generasi mendatang.
