Kulon Progo – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mengebut sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.500 desa wisata seluruh Indonesia. Hingga akhir Mei 2026, sinergi ini sukses menerbitkan 31.548 sertifikat halal yang tersebar di 1.116 desa wisata di 34 provinsi.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, akselerasi sertifikasi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang berkualitas, inklusif, serta memberikan jaminan kenyamanan bagi wisatawan. Menurutnya, sertifikat halal bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk lokal.
“Kolaborasi ini kami perkuat untuk memastikan desa wisata di Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” ujar Widiyanti saat meninjau penyerahan sertifikasi halal di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, DIY, Ahad (31/5/2026).
Program yang dirintis sejak Juli 2025 ini awalnya dimulai sebagai proyek percontohan di 20 desa wisata. Berkat dampak positif yang dirasakan, jangkauan program diperluas secara masif sejak akhir 2025. Khusus di Desa Wisata Jatimulyo, sebanyak 139 produk dari 123 pelaku UMKM telah resmi mengantongi sertifikat halal per 30 Mei 2026.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia optimistis bahwa status halal akan mendongkrak minat kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi di wilayahnya.
“Sertifikat halal ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan terkait kualitas serta cara pengolahan makanan. Kami yakin ini akan meningkatkan kepercayaan wisatawan yang datang ke Kulon Progo maupun DIY secara umum,” ungkap Agung.
Ke depannya, Kemenpar berkomitmen untuk terus menjaga sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh target desa wisata mendapatkan pendampingan sertifikasi halal secara maksimal demi mendukung kebangkitan ekonomi kreatif di daerah.
