Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menindak tegas sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Sanksi diberikan karena SPPG tersebut memberikan kelapa utuh sebagai bagian dari menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesembilan SPPG itu kini dihentikan sementara operasionalnya.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyayangkan tindakan pengelola SPPG.
Menurutnya, mereka mengabaikan polemik serupa yang sebelumnya sudah menjadi perhatian publik.
“Pemberian kelapa utuh sebelumnya sudah menjadi perhatian publik di beberapa daerah,” ujar Nanik, Minggu (15/3).
“Seharusnya hal itu menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola SPPG agar lebih berhati-hati dalam menentukan menu yang diberikan kepada penerima manfaat,” imbuhnya.
Nanik menolak alasan SPPG yang menyatakan menu tersebut diberikan atas permintaan penerima manfaat.
Ia menegaskan, setiap SPPG wajib mengikuti standar menu dan pedoman operasional yang telah ditetapkan dalam program MBG.
“Sembilan SPPG di Gresik yang memberikan kelapa utuh saat ini kami hentikan sementara operasionalnya untuk proses evaluasi,” tegasnya.
Nanik juga memerintahkan agar kepala SPPG yang terlibat diberikan tindakan disipliner.
“Saya juga perintahkan Kepala SPPG ditindak tegas dengan memberikan SP 1 atau rotasi karena sebagai pimpinan tidak mengikuti berita sehingga kejadian serupa terulang,” katanya.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan kesembilan SPPG tersebut telah berhenti beroperasi sementara sejak 14 Maret 2026.
Berikut daftar 9 SPPG yang dihentikan operasionalnya:
* SPPG Gresik Sidayu Ngawen
* SPPG Gresik Sidayu Wadeng
* SPPG Gresik Dukun Wonokerto
* SPPG Gresik Dukun Lowayu
* SPPG Gresik Dukun Sembungan Kidul
* SPPG Gresik Dukun Tebuwung
* SPPG Gresik Ujungpangkah Glatik
* SPPG Gresik Balongpanggang Pucung
* SPPG Gresik Sidayu Sidomulyo
BGN mengingatkan seluruh pengelola SPPG di berbagai daerah agar lebih cermat dalam menjalankan program.
Hal itu termasuk memperhatikan standar menu, keamanan pangan, serta sensitivitas terhadap isu yang berkembang di masyarakat.
