Jakarta – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan arah baru pengelolaan BUMN untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui investasi berbasis dividen perusahaan negara. Ia menyebut pemerintah ingin menjadikan BUMN sebagai penggerak utama ekonomi agar Indonesia tidak terus bergantung pada modal asing.
Dony mengatakan gagasan itu sejalan dengan konsep state capitalism, yakni ketika negara memaksimalkan peran perusahaan milik negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejumlah negara besar, termasuk Tiongkok, disebut telah lebih dulu menerapkan model tersebut.
“BUMN harus menjadi kontributor utama penggerak ekonomi kita. Kita harus mampu membangun investasi sendiri,” ujar Dony Oskaria dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia kemudian menilai pola lama pengelolaan BUMN berjalan terlalu terpisah atau silo-silo. Meski sama-sama dimiliki negara, kata dia, antarperseroan belum terhubung kuat dalam korporasi.
“Dulu BUMN itu berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada korelasi korporasi yang kuat antarperusahaan,” kata Dony.
Menurut dia, kondisi itu membuat sejumlah BUMN tidak saling menopang saat menghadapi masalah. Pertamina, PLN, dan Bank Mandiri, misalnya, tidak memiliki keterkaitan bisnis yang kuat sehingga tidak ada dukungan struktural dari BUMN lain ketika salah satunya terganggu.
Dony menambahkan, pola tersebut ikut membuat banyak perusahaan negara kehilangan daya saing. Ia menyinggung Jakarta Lloyd dan PT INTI sebagai contoh BUMN yang pernah berjaya, namun kemudian melemah.
“Banyak perusahaan besar yang dulu kita kenal, sekarang mengalami penurunan bahkan tutup,” ujarnya.
Di sisi lain, Dony menjelaskan Danantara dibangun dengan skema yang berbeda dari sovereign wealth fund di banyak negara. Jika dana investasi negara lain umumnya berasal dari surplus fiskal, Danantara justru bersumber dari dividen hasil pengelolaan BUMN.
“Keberlanjutan Danantara sangat tergantung pada kemampuan kita mengelola BUMN,” katanya.
Ia menyebut target dividen BUMN mencapai Rp170 triliun per tahun. Dana itu kemudian akan menjadi dasar penguatan investasi nasional melalui pendanaan yang sehat.
“Yang diinvestasikan adalah dividen pengelolaan BUMN kita,” tegas Dony.
Dony juga membantah anggapan bahwa aset BUMN akan dijaminkan dalam skema tersebut. Ia menegaskan yang menjadi dasar leverage investasi adalah dividen, bukan perusahaan negara seperti Pertamina, PLN, atau Bank Mandiri.
“Jadi bukan perusahaannya, tetapi dividennya yang menjadi repayment capacity,” ujarnya.
Ia memastikan rancangan itu dibuat agar aset strategis negara tetap aman dan tidak berpindah tangan.
Untuk memperkuat tata kelola, Danantara dibagi ke dalam dua entitas, yakni pengelola aset dan pengelola investasi. Pembagian ini dilakukan agar risiko investasi tidak bercampur dengan operasional BUMN.
“Kita tidak mau risiko investasi tercampur dengan risiko pengelolaan BUMN,” kata Dony.
Ia menegaskan desain tersebut sudah disiapkan sejak awal agar Danantara memiliki tata kelola yang kuat dan tidak menghadapi persoalan seperti 1MDB.
Dengan model baru itu, pemerintah berharap Danantara dapat menjadi motor investasi besar, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
