Agam – Ratusan warga Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana kini bisa bernapas lega. Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi ditempati mulai Sabtu (24/1/2026).
Sebanyak 267 unit Huntara tersebar di empat kabupaten: Agam, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan.
Masyarakat yang sebelumnya tinggal di pengungsian kini menempati hunian yang lebih layak dengan fasilitas memadai.
Peresmian Huntara dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Peresmian simbolis dan penyerahan kunci dilakukan di Huntara Lapangan Kayu Pasak, Kabupaten Agam.
Menko PMK Pratikno menyatakan pembangunan Huntara dilakukan di berbagai lokasi terdampak bencana.
“Ini tahapan penting, supaya tidak terlalu lama di pengungsian kemudian hidup sebagai keluarga yang lebih normal sambil dalam proses tentu saja pembangunan Huntap (Hunian Tetap),” ujar Pratikno, yang juga Ketua Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
“Dengan mandat yang lebih baik. Kita mulai dari infrastruktur tentu saja. Banyak sekali jalan, jembatan rusak diperbaiki. Listrik, BBM dan lainya. Huntara sudah banyak dibangun,” ungkap Pratikno.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi gerak cepat BNPB dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan Huntara.
“Huntara ini salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi yang rumahnya terdampak rusak ringan, sedang dan berat,” kata Tito.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 30 juta untuk kerusakan ringan dan sedang.
“Sedangkan rusak berat, mereka disiapkan Huntap. Tapi sebelum Huntap, mereka diberikan dua opsi. Satu, disiapkan Huntara atau mereka ingin tidak di Huntara tinggal di rumah saudara, ngontrak, lalu diberikan DTH (dana tunggu hunian),” ucapnya.
Tito menambahkan, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) terus dikoordinasikan dengan BPS untuk validasi data di tiga provinsi terdampak.
Di Sumbar, 1.867 DTH sudah disalurkan kepada masyarakat.
DTH diberikan kepada pengungsi yang tidak masuk Huntara, sebesar Rp600.000 per kepala keluarga setiap bulannya selama enam bulan atau hingga Huntap selesai dibangun.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan hak logistik masyarakat yang menempati Huntara tetap terpenuhi.
Di Kabupaten Agam, 117 dari 385 unit Huntara telah selesai dibangun. Di Padang Pariaman, seluruh 74 unit telah rampung.
Lima Puluh Kota baru menyelesaikan 34 dari 60 unit, sementara Pesisir Selatan 42 dari 62 unit. Total kebutuhan Huntara di Sumbar adalah 417 unit.
“Masyarakat yang masuk ke Huntara tidak akan kehilangan haknya untuk mengakses logistik,” ujar Suharyanto.
Suharyanto menjelaskan, jika di lokasi Huntara tidak memungkinkan untuk memasak sendiri, akan disiapkan dapur umum.
“Kalau memungkinkan diberikan makanan padat, mereka bisa masak masing-masing. Penghuni Huntara yang butuh alat masak, silakan ajukan ke personel kami yang ada di situ,” sambungnya.
Welmi Asmar (41), salah seorang penghuni Huntara, mengakui fasilitas yang ada cukup memadai.
“Kalau untuk sementara waktu, Huntara ini sudah lumayan, dari pada di lokasi pengungsian kami terpaksa beramai-ramai,” ujarnya.
Ayah dua anak ini mengaku sebelumnya mengungsi di sekolah dasar yang satu kelasnya diisi hingga 20 kepala keluarga.
“Sekarang alhamdulillah sudah ada Huntara. Saya berharap, ke depan kami warga terdampak bisa hidup normal kembali,” harapnya.
Suharyanto menambahkan, Sumbar yang terdiri dari 13 kabupaten dan kota terdampak bencana, kini memasuki tahap pemulihan dari transisi darurat.
“Dengan adanya transisi darurat ini bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Atau mengalihkan tanggung jawab ke pemerintah daerah. Tidak seperti itu,” jelasnya.
Menurutnya, transisi darurat ini menunjukkan kerja pemerintah pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten dan kota telah membuahkan hasil.
“Kebutuhan logistik, kebutuhan apapun yang diperlukan daerah dalam masa transisi darurat, sama dengan kondisi tanggap darurat. Tapi kondisi lapangan dalam transisi darurat, lebih baik dari kondisi saat tanggap darurat,” jelasnya.
Akses jalan nasional yang terputus juga cepat ditangani. Hanya satu jalan nasional di kawasan Lembah Anai yang masih dalam perbaikan.
“Puluhan akses jalan nasional yang semula terputus sekarang semuanya sudah tersambung. Hanya tinggal satu yang masih harus diperbaiki, karena hanya bisa dilalui kendaraan kecil,” paparnya.
Jalan provinsi yang awalnya terputus juga sudah tersambung. BNPB akan terus memonitor perkembangan perbaikan jalan hingga ke tingkat kabupaten, kota, sampai ke pedesaan.
