JAKARTA – Meskipun masih tampak sepi menjelang dua tahun sejak resmi beroperasi, bursa karbon Indonesia, IDXCarbon, berhasil mencatatkan pertumbuhan transaksi yang melonjak signifikan. Sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2025, total nilai perdagangan karbon mencapai Rp 24,74 miliar atau setara dengan 696.763 tCO2e, sebuah peningkatan 483% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Angka tersebut jauh melampaui raihan periode serupa tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 6,14 miliar dengan volume 119.463 tCO2e. Frekuensi perdagangan juga naik drastis sebesar 158%, dari 50 kali menjadi 129 kali transaksi.
Penambahan proyek menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Sepanjang 2025, sebanyak lima proyek baru bergabung, sehingga total proyek yang diperdagangkan di IDXCarbon kini menjadi delapan. Peningkatan ini turut mendongkrak jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang diperdagangkan sebesar 73% dibandingkan tahun sebelumnya.
Mayoritas proyek-proyek tersebut berasal dari kegiatan energi anak usaha PT PLN. Rinciannya, dua proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) dari PLN Indonesia Power, satu proyek PLTGU dan satu proyek pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) dari PLN Nusantara Power. Sementara itu, satu proyek lainnya merupakan pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (POME) untuk biogas co-firing milik PTPN IV.
Selain itu, penggunaan karbon kredit sebagai offset emisi atau retirement juga meningkat 34%, mencapai 554.076 tCO2e hingga 22 Agustus 2025, dari 413.287 tCO2e pada 2024. Jumlah pengguna jasa baru di bursa karbon bertambah 20 entitas, menjadikan total 119 entitas. Bursa menargetkan penambahan 50 entitas lagi di tahun 2025, sehingga mencapai 149 entitas.
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengakui membangun kesadaran dan partisipasi di bursa karbon merupakan tantangan besar. Menurutnya, bursa karbon adalah secondary market yang bersifat sukarela, sehingga perusahaan cenderung merasa cukup dengan kepemilikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Senada, Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan, menyoroti rendahnya permintaan sebagai permasalahan terbesar likuiditas bursa karbon. Ia menjelaskan bahwa permintaan di IDXCarbon bersifat opsional dan sukarela, meskipun Indonesia memiliki potensi suplai carbon offset yang sangat besar dari hutan tropis, mangrove, gambut, dan proyek energi terbarukan.
Alfred menambahkan, permasalahan mendasar terkait permintaan sebenarnya berada di ranah pemerintah, sementara BEI berperan dalam pengembangan infrastruktur perdagangan. Ia khawatir pengembangan infrastruktur akan menjadi mubazir jika aspek fundamental ini belum tersentuh.
Meskipun demikian, Jeffrey menegaskan bahwa transaksi di IDXCarbon sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan karbon di beberapa negara lain. Sebagai perbandingan, Bursa Karbon Malaysia mencatat 21.586 tCO2e (3,1% dari IDXCarbon) dan Jepang 239.674 tCO2e (34,4% dari IDXCarbon) secara year-to-date.
Untuk terus mendorong aktivitas pasar, BEI berencana meluncurkan batch kedua program net zero incubator pada semester II 2025. Program ini bertujuan memberikan pelatihan dan informasi kepada perusahaan agar dapat menghitung emisi operasional dan melakukan carbon offset. Hal ini menjadi upaya terbaik untuk membangun kesadaran di ekosistem pasar modal.
Bursa juga tengah berupaya meningkatkan perdagangan melalui kerja sama dengan negara lain, termasuk rencana peluncuran bursa karbon internasional pada awal 2025. Perjanjian bilateral juga sedang dijajaki; Indonesia masih berdiskusi dengan Singapura terkait kerja sama ini, meskipun pengaturan lanjutan untuk penggunaan kredit karbon Indonesia dalam skema pajak karbon Singapura belum ada.
Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) milik pemerintah Jepang sejak 28 Oktober 2024. Namun, hingga saat ini, belum ada JCM credits yang diterbitkan oleh SRN-PPI.
Salah satu penilaian menyebutkan bahwa proyek dominan di bursa karbon masih berasal dari sektor energi fosil, yang berfokus pada efisiensi teknologi untuk pengurangan emisi dan belum sepenuhnya “bersih” atau “hijau”. Bursa kini menanti diversifikasi suplai dari SRN PPI, khususnya dari sektor kehutanan atau forest and other land uses (FOLU) untuk menciptakan ekosistem yang lebih beragam.
Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto, menilai perkembangan IDXCarbon masih lambat dengan proyek yang terbatas dan belum sepenuhnya hijau. Menurutnya, proses pencatatan unit karbon dan kualitas proyek yang memenuhi syarat di bursa masih belum inklusif, serta banyak emiten atau proyek emiten yang belum mampu memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.
Rully berpendapat, keikutsertaan emiten di IDXCarbon umumnya dapat memberikan sentimen positif pada minat investor terhadap saham emiten yang proaktif terhadap isu lingkungan atau bergerak di sektor ramah lingkungan.
Namun, Pengamat pasar modal dan Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai tidak ada korelasi antara minat investor bursa dengan keikutsertaan emiten di bursa karbon. Menurutnya, nilai transaksi bursa karbon masih sangat kecil dan tidak menjadi pertimbangan investor untuk jual beli saham sektor energi baru terbarukan (EBT) di bursa.
