Jakarta – Menyusul insiden keracunan makanan yang mengemuka dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh dan menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan prioritas utama adalah keselamatan anak-anak penerima manfaat program.
“Kami juga berdiskusi rakor (rapat koordinasi) untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.
Zulhas, demikian ia akrab disapa, menyatakan pemerintah akan menutup SPPG yang terbukti menimbulkan kasus keracunan makanan. Namun, ia tidak merinci jumlah SPPG yang akan ditutup.
Penutupan SPPG yang bermasalah dilakukan secara sementara waktu, yakni selama proses evaluasi dan investigasi berlangsung.
Evaluasi terhadap SPPG akan mencakup kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. “Tidak hanya di tempat yang terjadi (kasus keracunan), tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
Setiap SPPG juga akan diwajibkan untuk melakukan sterilisasi terhadap seluruh alat makan. Selain itu, pemerintah juga meminta perbaikan sanitasi, khususnya pada kualitas air dan alur limbah.
Selain evaluasi terhadap SPPG, Zulhas menambahkan, pemerintah sepakat agar seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan program MBG agar proaktif terhadap proses perbaikan.
Pemerintah juga mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS). “Karena kalau tidak ada ini (SLHS) nanti kejadian lagi. Keselamatan anak-anak kita itu adalah prioritas utama,” tegas Zulhas.
Pemerintah meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan seluruh puskesmas dan unit kesehatan sekolah agar proaktif memantau SPPG secara rutin. “Semua langkah ini diambil secara terbuka, agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkasnya.
