Jakarta Pusat – Ratusan peserta yang didominasi generasi Z memadati sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/5) malam. Mereka hadir untuk menyaksikan pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi yang menyoroti dampak proyek pembangunan skala besar di Papua Selatan.
Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale berdurasi 95 menit ini mengungkap realitas pembukaan hutan adat untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan. Dokumenter tersebut merekam bagaimana suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu kehilangan ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, hingga food estate di tanah leluhur mereka.
Usai pemutaran film, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kreator konten, Virdinda, menegaskan bahwa film ini merepresentasikan ketidakadilan kekuasaan terhadap masyarakat adat.
“Penggusuran dianggap sebagai sesuatu yang rasional, sementara penolakan masyarakat adat dianggap sebagai pembangkangan. Mereka yang menolak pembangunan sering kali dicap primitif dan tidak memiliki masa depan,” ujar Virdinda.
Senada dengan hal tersebut, mahasiswa asal Papua Pegunungan, Jerry (24), menilai film tersebut sebagai potret nyata kondisi masyarakat Papua saat ini. Ia mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada eksploitasi kekayaan alam, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
“Hutan adat kami diambil secara paksa tanpa adanya konfirmasi,” tegas Jerry.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya membantah narasi bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan bentuk kolonialisme modern.
Menurut Yusril, Papua merupakan bagian integral dari Indonesia. Ia menegaskan bahwa pembukaan lahan serupa juga dilakukan di berbagai wilayah lain seperti Kalimantan sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional.
