Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan memusatkan pengumpulan data bencana dari seluruh kabupaten/kota mulai Sabtu (29/11/2025) pukul 09.00 WIB.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menunjuk Pangdam XX/Imam Bonjol bersama BPBD Sumbar sebagai penanggung jawab. Tujuannya, agar data tunggal, akurat, dan diperbarui setiap hari.
Keputusan ini disampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) dengan Forkopimda Sumbar di Istana Gubernur, Jumat (28/11/2025).
FGD tersebut membahas langkah antisipasi dan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar.
“Integrasi data adalah fondasi utama agar penanganan bencana bisa berjalan cepat, tepat, dan efisien,” tegas Mahyeldi.
Pembukaan akses jalan menjadi prioritas utama. Arus bantuan dan aktivitas ekonomi sangat bergantung pada kelancaran transportasi.
Mahyeldi juga menyoroti perlunya pembagian jalur masuk ke wilayah terdampak agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.
Kerusakan akses jalan dapat “mematikan” pergerakan ekonomi. Ia meminta solusi cepat, termasuk membuka jalur sementara yang bisa dilalui sepeda motor.
“Untuk jangka panjang, OPD diminta menyiapkan kajian mengenai jalur alternatif, khususnya di daerah rawan seperti Lembah Anai,” jelasnya.
Bencana yang berulang harus menjadi momentum memperkuat perencanaan infrastruktur agar lebih siap menghadapi kondisi ekstrem.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menekankan pentingnya data akurat sebagai dasar kebijakan. Ia menyoroti ketidaksesuaian data korban dan mengusulkan sistem suplai data yang terintegrasi.
Ia juga mengusulkan hotline khusus agar masyarakat mudah melaporkan informasi penting.
“Data yang jelas akan mempermudah pencarian korban dan mempercepat kerja tim gabungan,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan pentingnya memastikan jalur transportasi utama segera bisa dilalui, terutama sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba.
Muhidi berharap adanya pusat informasi yang jelas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk data lokasi dapur umum.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menyoroti pentingnya distribusi bantuan berbasis data, bukan hanya laporan lisan.
Ia mencontohkan penumpukan bantuan di satu lokasi, sementara daerah lain kekurangan. Posko harus menjadi pintu utama untuk menerima data dan mengatur pendistribusian bantuan.
Pencatatan semua bantuan, termasuk dari NGO, juga penting. Status darurat yang jelas dari kepala daerah diperlukan agar pertanggungjawaban anggaran dapat dijalankan dengan baik.
Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menyatakan bahwa posko telah diaktifkan dari Kodam hingga Koramil sejak awal bencana.
“Setiap hari perkembangan situasi di Sumbar dilaporkan kepada Panglima TNI dan KSAD,” ungkapnya.
Arief mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu melibatkan unsur udara, laut, dan darat, yang bekerja berdasarkan SK tanggap darurat dari Gubernur.
Posko terpadu sudah disiapkan di aula Istana Gubernur sebagai pusat data dan koordinasi.
“TNI siap memberikan dukungan penuh, termasuk mempercepat penyaluran obat-obatan ke wilayah yang sangat membutuhkan,” pungkasnya.
