Padang – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor di Sumatra. Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, memastikan hal tersebut saat tiba di Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (1/12/2025).
Dony langsung menggelar rapat bersama direksi BUMN untuk membahas penanganan bencana di Sumatra, termasuk di Sumbar.
“Kita harus bergerak cepat untuk membantu rakyat,” tegas Dony Oskaria.
Berdasarkan data sementara dari BPBD Sumbar, banjir dan longsor telah menyebabkan kerusakan signifikan. Tercatat 696 unit rumah rusak berat, 513 rusak sedang, 1.306 rusak ringan, 29.320 terendam, dan 83 hanyut.
Kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Hingga Minggu (31/11/2025), korban meninggal dunia mencapai 148 orang, sementara 105 orang masih dinyatakan hilang menurut data dari Polri.
Rapat tersebut membahas secara rinci bantuan yang akan segera dikirimkan ke lokasi terdampak banjir, termasuk pemenuhan kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh masyarakat.
Anggota DPR RI Andre Rosiade turut hadir dalam rapat tersebut. Kedua tokoh asal Sumbar ini juga menantikan kedatangan Presiden Prabowo yang dijadwalkan meninjau langsung lokasi banjir pada sore hari ini.
Sejumlah BUMN telah terjun langsung ke lokasi banjir sejak beberapa hari terakhir, menyalurkan bantuan berupa sembako dan alat berat. PT Semen Padang bahkan menurunkan tim khusus untuk membantu proses evakuasi korban.
Banjir besar yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar telah menyebabkan kerusakan parah di Sumatra. Desakan dari berbagai pihak di seluruh Indonesia semakin menguat agar dugaan pembalakan liar segera ditindak tegas.
Rapat koordinasi distribusi bantuan dari BUMN ini diikuti oleh puluhan pejabat BUMN, dan hasilnya akan segera dieksekusi di lapangan.
Saat ini, tanggap darurat bencana di Sumatra masih berlangsung. Selanjutnya, akan dilakukan proses pemulihan (recovery). Pemerintah akan memberikan bantuan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal, membantu perbaikan rumah yang rusak berat, dan bahkan mempertimbangkan relokasi jika diperlukan. Pemerintah juga akan memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur serta sarana umum yang terdampak.
