Padang – Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi di Kota Padang diperkirakan mencapai Rp5,5 triliun.
Hal ini disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (8/1/2025).
Rakor yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar ini dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Fadly menjelaskan, estimasi kebutuhan penanganan rehab-rekon pascabencana mencapai Rp5,5 triliun berdasarkan data dan kajian teknis terbaru.
Peningkatan anggaran ini dipicu masuknya program pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai sebagai mitigasi bencana berkelanjutan.
“Total kerusakan dan kerugian tercatat sekitar Rp5,5 triliun,” ujar Fadly.
Rinciannya, kebutuhan di sektor perumahan sekitar Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp140 miliar.
Bencana hidrometeorologi pada November 2025 hingga Januari 2026 berdampak pada 67.563 jiwa.
Kerusakan rumah tercatat 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
“Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur vital, diantaranya 31 unit rumah, 13 jembatan, sekitar 74 ribu meter jalan, 22 bendungan,” ungkap Fadly.
Selain itu, lima gedung pemerintahan, puluhan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, serta area pertanian dan perikanan juga terdampak.
Pemkot Padang telah menyampaikan lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh.
“Total kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit rumah, dari sebelumnya sekitar 500 unit rumah,” kata Fadly.
Tambahan 300 unit rumah ini untuk relokasi warga dari bibir sungai.
Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, berharap finalisasi dokumen R3P menjadi dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran,” kata Rustian.
BNPB siap mendukung rehab-rekon bagi daerah terdampak ke kementerian terkait.
