Padang – Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumatera Barat, berjalan lambat. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan kendala utama proyek ini adalah pembebasan lahan.
Progres proyek infrastruktur prioritas nasional ini baru mencapai 12 persen.
“Progresnya memang sangat lamban karena pembebasan lahan masih tidak semudah yang dijanjikan,” ujar Dody saat meninjau proyek tersebut, Kamis (29/1/2026).
Groundbreaking Flyover Sitinjau Lauik dilakukan pada Mei 2025. Proyek senilai Rp 2,793 triliun ini diperkirakan selesai dalam 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa operasi.
Dody meminta pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan BPN untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan. Ia berharap masalah ini dapat diatasi secepatnya, paling lambat satu bulan.
“Sekarang saya tinggal paksa gubernur dan beberapa teman yang paksa saya groundbreaking, untuk merealisasikan janjinya (pembebasan lahan),” tuturnya.
Ia menambahkan, Hutama Karya Infrastruktur (HKI) telah mengirim alat dan persiapan bahan, namun tidak dapat bekerja maksimal karena masalah lahan.
Akibat kendala lahan ini, capaian pengerjaan proyek Flyover Sitinjau Lauik menjadi meleset.
“Ya, meleset. Logikanya meleset. Ditambah lagi ada bencana. Sebenarnya semua sudah siap,” jelas Dody.
Menurutnya, pembebasan lahan saat ini masih sangat minim. Ia meminta koordinasi antar lembaga di Sumbar untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dody menjelaskan, Flyover Sitinjau Lauik memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi angka kecelakaan, memperlancar arus logistik, dan memberdayakan masyarakat sekitar.
“Banyak manfaat, terutama untuk kendaraan logistik yang berat. Kemudian mengurangi kemacetan dan biaya logistik. Paling utama kecelakaan bisa ditekan sampai nol,” pungkasnya.
