Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana.
Sumbar juga didorong menjadi model nasional dalam penanganan bencana terintegrasi.
Hal itu ditegaskan dalam pertemuan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dengan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan realisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar.
Tujuannya, agar tidak terjadi keterlambatan seperti pengalaman sebelumnya.
“Kita tidak ingin proses rehab rekon tertunda sebagaimana musibah sebelumnya,” kata Mahyeldi.
“Dokumen perencanaan harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa segera bangkit, untuk itu kita mohon dukungan dari Bappenas,” lanjutnya.
Pemprov Sumbar telah menyurati pemerintah pusat terkait usulan percepatan realisasi serta penguatan dukungan kebijakan.
Menurut Mahyeldi, Sumbar tidak bisa lagi hanya berfokus pada ancaman gempa dan tsunami.
Pendekatan mitigasi harus diperluas terhadap multi-bencana.
“Kita belajar bahwa risiko bencana di Sumbar sangat beragam. Karena itu, mitigasi harus menyeluruh, termasuk penguatan tata ruang dan sistem peringatan dini,” tegasnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi mitigasi ekologis.
Komitmen menjadikan Sumbar sebagai green province dinilai sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan.
Kepala Bappenas/ Menteri PPN, Rachmat Pambudy mendukung penuh langkah percepatan yang diusulkan Pemprov Sumbar.
Saat ini, Bappenas sedang menyusun rencana induk sebagai dasar pelaksanaan rehab rekon di daerah terdampak bencana.
Bappenas juga mendorong penguatan early warning system serta memastikan keterhubungan antara peringatan dini dan aksi cepat di lapangan.
“Bahkan kami berniat menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana,” ungkap Rachmat.
Penguatan kelembagaan kebencanaan seperti BPBD dan pusat studi kebencanaan di perguruan tinggi dinilai krusial.
Integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal, seperti sistem peringatan tradisional masyarakat, juga akan diperkuat untuk kesiapsiagaan.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Medrilzam mengusulkan Sumbar sebagai daerah pilot project pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia.
Menurutnya, satu data kebencanaan yang terintegrasi dan valid penting sebagai dasar kebijakan.
“Rencananya, rehab rekon akan dimulai April 2026. Setelah masa tanggap darurat dan masa transisi berakhir,” ungkapnya.
Tahapan tersebut diharapkan berjalan sistematis tanpa mencampuradukkan proses tanggap darurat dengan program pemulihan jangka menengah dan panjang.
Pertemuan itu juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana.
Selain itu, pengembangan ekonomi berkelanjutan agar dampak sosial seperti peningkatan angka stunting dapat ditekan.
Dengan sinergitas pusat dan daerah yang semakin kuat, Sumbar diharapkan tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga tampil sebagai provinsi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan.
