Jakarta – Kota Padang meraih penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kota dalam pengelolaan sampah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menerima langsung penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Acara penyerahan berlangsung di Gedung Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Penghargaan ini merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026.
Kota Padang berhasil meraih nilai 71,44 dan menduduki peringkat ke-8 nasional. Capaian ini menempatkan Padang sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia.
“Alhamdulillah kita meraih penghargaan tertinggi, sertifikat Adipura,” ujar Fadly Amran.
Menurut data dari Diskominfo Padang, kota ini menjadi satu-satunya kota besar di Pulau Sumatra yang menerima penghargaan tersebut.
Dari ratusan kota dan kabupaten di Indonesia, hanya 13 kota dan 22 kabupaten yang berhasil meraih penghargaan tahun ini. Hal ini menunjukkan ketatnya standar penilaian Adipura.
Sistem penilaian Adipura menetapkan beberapa kategori. Nilai di atas 85 untuk Piala Adipura Kencana, 75–85 untuk Piala Adipura, 60–75 untuk Sertifikat Adipura, dan di bawah 60 untuk predikat kota kotor.
Namun, pada tahun ini, tidak ada daerah yang berhasil mencapai nilai di atas 75. Sertifikat Adipura menjadi penghargaan tertinggi yang diberikan secara nasional.
Mekanisme penilaian Adipura 2026 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mengutip laman resmi KLH, penilaian terdiri dari lima tahap.
Tahapannya meliputi pengumpulan data sekunder, klarifikasi, pemantauan kebersihan dan pengelolaan sampah, penilaian akhir, dan penetapan penerima penghargaan.
Ke depan, Kota Padang berencana untuk terus meningkatkan pengelolaan kebersihan. Saat ini, sekitar 73,25 persen sampah kota masih masuk ke TPA. Target nasional mengharuskan angka ini di bawah 30 persen.
Selain itu, masih ada sekitar 1,06 persen sampah yang belum terkelola dengan baik dan berakhir di lingkungan, sungai, dan lahan kosong. Pemerintah kota berupaya menekan angka ini hingga nol.
