Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas program sekolah swasta gratis dengan menargetkan 103 sekolah pada tahun ajaran 2026-2027, setelah sebelumnya memulai program tersebut di 40 sekolah pada tahun ajaran 2025-2026.
Meskipun program ini disambut positif karena membantu siswa dari keluarga kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan guru, sejumlah pihak sekolah menyoroti kendala dalam mekanisme pencairan dana. Kepala sekolah penerima manfaat sempat mengeluhkan waktu pencairan yang dilakukan per enam bulan, sehingga menimbulkan tekanan terkait pembayaran gaji guru.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa keterlambatan pada awal program tahun 2025 disebabkan oleh proses harmonisasi regulasi yang panjang dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut menyebabkan dana baru bisa dicairkan pada periode November hingga Desember 2025.
Terkait keluhan pencairan yang dilakukan satu semester sekali, Nahdiana menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang memproses pembayaran dana tersebut. Ia menolak anggapan bahwa terjadi keterlambatan, melainkan memang direncanakan sesuai jadwal per semester.
“Untuk ke depan, berdasarkan masukan-masukan, kami akan mengevaluasi kembali skema pencairannya. Kami sedang mengkaji apakah memungkinkan untuk dilakukan setiap tiga bulan sekali, seperti mekanisme BOP atau BOS dari pemerintah pusat,” ujar Nahdiana di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Program sekolah swasta gratis ini mendapatkan apresiasi besar dari kalangan pendidikan. Kepala SD Bhakti Luhur, Chairudin, mengungkapkan bahwa kebijakan ini sangat membantu operasional sekolah, terutama karena sebagian besar siswanya berasal dari keluarga menengah ke bawah.
Chairudin mengakui para siswa kini bisa belajar tanpa beban iuran bulanan dan guru-guru mendapatkan kenaikan gaji. Namun, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membenahi alur birokrasi pencairan dana agar tidak memberatkan pihak sekolah dalam memenuhi kewajiban operasional rutin setiap bulannya.
