Strategi Purbaya Optimalkan Potensi Pajak Kapal di Selat Malaka

persen

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan agar Indonesia memajaki kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Ia menilai langkah ini berpotensi menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan mengingat jalur tersebut merupakan salah satu rute perdagangan paling strategis di dunia yang juga dilalui Singapura dan Malaysia.

Purbaya mencontohkan kebijakan Iran yang mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai referensi. Menurutnya, karena Indonesia memiliki bagian wilayah perairan terluas dan jalur terpanjang di Selat Malaka, negara seharusnya bisa mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara tetangga.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam acara Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu, 22 April 2026. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berani mengambil sikap yang lebih ofensif namun tetap terukur dalam mengelola kekayaan serta posisi geopolitik strategis yang dimiliki.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi rantai pasok, serta suku bunga tinggi, Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Ia optimistis Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Sebagai bukti ketahanan tersebut, ia merujuk pada capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen pada triwulan keempat tahun lalu. Selain itu, inflasi di dalam negeri saat ini dinilai masih terkendali dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, hingga Maret, posisi APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp 574,9 triliun, sementara belanja negara telah terserap hingga Rp 815 triliun. Purbaya menegaskan, dengan defisit yang terjaga di bawah 3 persen, Indonesia memiliki ruang yang cukup luas untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Rekomendasi