Jakarta – Mayoritas masyarakat Indonesia mendesak sektor perbankan untuk segera menghentikan pendanaan pada proyek-proyek tinggi emisi, terutama tambang dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Desakan ini muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran publik akan keterkaitan antara investasi perbankan dengan dampak perubahan iklim yang kian nyata.
Temuan tersebut tertuang dalam survei bertajuk Banks and Coal Financing: Public Perception Survey across Indonesia, Malaysia, and Singapore yang dilakukan firma riset YouGov bersama organisasi lingkungan global, Market Forces. Survei ini melibatkan 4.000 responden di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Sebanyak 60 persen responden di Indonesia meyakini bahwa keterlibatan perbankan dalam membiayai proyek batu bara memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Selain itu, 71 persen responden secara tegas menyatakan bahwa perbankan seharusnya tidak memberikan dukungan finansial kepada perusahaan atau proyek yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam skala besar.
Direktur Asia Energy Finance Market Forces, Bernadette Maheandiran, menyatakan bahwa keresahan masyarakat sangat beralasan karena dampak perubahan iklim seperti gelombang panas ekstrem, banjir, hingga tanah longsor sudah dirasakan langsung.
“Bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus menyadari bahwa membiayai proyek batu bara menimbulkan risiko serius bagi iklim, ekonomi, dan kepercayaan nasabah mereka,” ujar Bernadette dalam keterangannya, Selasa (19/5).
Tidak sekadar memberi opini, publik juga mulai menyiapkan langkah nyata. Sekitar 43 persen responden asal Indonesia mengaku mempertimbangkan untuk berpindah ke bank lain apabila institusi keuangan tempat mereka menabung tetap melanjutkan pendanaan proyek batu bara.
Publik berharap komitmen perbankan mencakup penghentian pembiayaan pada pembangkit listrik mandiri (captive power plant) yang sering ditemukan di fasilitas industri nikel dan aluminium. Menariknya, mayoritas responden tidak menganggap nikel sebagai komoditas ramah lingkungan apabila proses produksinya masih mengandalkan bahan bakar batu bara.
Data riset Earthwise mencatat bahwa 94 persen kebutuhan listrik untuk industri nikel dan 77 persen untuk aluminium di Indonesia masih disokong oleh pembangkit listrik tenaga batu bara. Bank-bank dalam negeri diketahui masih mendominasi pendanaan bagi fasilitas peleburan atau smelter tersebut.
Juru Kampanye Market Forces di Indonesia, Ginanjar Ariyasuta, menegaskan bahwa hasil survei ini merupakan alarm keras bagi sektor perbankan maupun industri mineral kritis. Menurutnya, perbankan harus segera mengevaluasi kebijakan alokasi dana mereka demi menjaga keberlanjutan ekonomi dan kepercayaan publik.
