Jakarta – Ekonom Vid Adrison memperingatkan pemerintah agar tidak bersikap abai terhadap kondisi fiskal saat ini, karena defisit APBN hingga April 2026 yang tercatat sebesar Rp 164,4 triliun berpotensi membengkak melewati batas 3% jika tidak dikelola dengan tepat.
Meski angka defisit tersebut menurun dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp 240,1 triliun, Vid menilai kepercayaan investor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, pemerintah harus bersikap terbuka mengakui tantangan ekonomi domestik guna memulihkan sentimen pasar.
“Pergerakan rupiah sangat tergantung dari respons pemerintah. Kalau orang percaya dengan perekonomian, mereka tidak akan khawatir untuk menyimpan asetnya dalam mata uang tersebut,” ujar Vid di Jakarta, Sabtu (23/5).
Selain faktor internal, ketidakpastian global akibat konflik antara AS-Israel dan Iran menjadi ancaman nyata bagi anggaran negara. Eskalasi konflik tersebut berisiko memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang akan memaksa pembengkakan subsidi energi dalam APBN.
Pemerintah dihadapkan pada dilema antara membebankan kenaikan harga tersebut kepada masyarakat yang berisiko menekan daya beli, atau melakukan efisiensi pada pos anggaran lain. Vid menyarankan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran demi menjaga kemampuan fiskal dalam membantu masyarakat terdampak.
Salah satu opsi yang mencuat adalah penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengusulkan pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal Rp 335 triliun, yang menyesuaikan dengan pagu anggaran Badan Gizi Nasional untuk tahun 2026.
Pemerintah berencana memfokuskan program MBG bagi kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis agar janji program tetap terpenuhi dengan pengeluaran yang lebih efisien, sehingga ruang fiskal untuk pelayanan publik lainnya tetap terjaga.
