Jakarta – Pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi akibat dinamika geopolitik global, terutama kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi kurs mata uang. Meski inflasi nasional April 2026 berhasil ditekan di angka 2,42 persen, pemerintah pusat menegaskan bahwa daerah tidak boleh lengah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemantauan langsung di lapangan untuk menjaga stabilitas harga. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini sangat dinamis dan berisiko menekan harga barang serta jasa di dalam negeri.
“Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April, namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Tito membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain yang mengalami inflasi ekstrem hingga ratusan persen. Menurutnya, angka 2,42 persen merupakan bukti efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan ekonomi.
“Ada negara yang sudah mencapai 612 persen, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi. Sebaliknya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru berperan sebagai penyeimbang yang menjaga stabilitas harga.
Tito secara khusus menyoroti wilayah dengan inflasi di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh. Ia menginstruksikan pemerintah daerah setempat untuk segera membenahi distribusi pangan, terutama komoditas cabai merah yang kerap memicu kenaikan harga.
“Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, konsekuensi dari selain hal-hal yang rutin, tapi terutama kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh pimpinan dari BPS, BPOM, Badan Pangan Nasional, serta Kantor Staf Kepresidenan. Selain itu, sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog juga mengikuti jalannya rapat secara daring.
