Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk membatasi sejumlah rencana ekspor batu bara guna mengamankan pasokan energi dalam negeri. Langkah ini diambil sebagai respons atas gangguan pada sistem kelistrikan di Pulau Jawa yang memicu pemadaman bergilir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden untuk memastikan stabilitas pasokan listrik tetap terjaga bagi masyarakat.
Bahlil menyampaikan keputusan tersebut dalam forum energi pada Kamis (25/6). Menurutnya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan tersebut secara khusus membedah kendala teknis yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.
Pemerintah mengategorikan masalah listrik sebagai isu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, Bahlil menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan kebutuhan domestik di atas kepentingan ekspor komoditas. Situasi saat ini dinilai memiliki kemiripan dengan kondisi tahun 2022, di mana pemerintah sempat menerapkan larangan ekspor batu bara untuk mengatasi krisis pasokan serupa.
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa total kebutuhan batu bara untuk PLN sepanjang tahun ini mencapai 154 juta ton. Pemerintah sebelumnya telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang untuk menyediakan pasokan sebesar 180 hingga 190 juta ton. Namun, realisasi kesiapan perusahaan baru mencapai kisaran 160 hingga 170 juta ton. Hingga saat ini, total kontrak yang telah diteken antara perusahaan batu bara dan PLN baru mencapai 141 juta ton, sehingga masih terdapat selisih 13 juta ton yang belum terikat kontrak.
Penyebab Gangguan Sistem
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa sebelumnya diidentifikasi bersumber dari gangguan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap, Jawa Tengah. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa gangguan teknis terjadi pada unit 1 dan unit 4 PLTU Cilacap akibat proses pemeliharaan atau maintenance.
PLTU Cilacap unit 1 memiliki kapasitas 300 megawatt yang beroperasi sejak 2006 dengan teknologi Subcritical Boiler. Sementara itu, unit 4 atau 3A dengan kapasitas 1.000 megawatt yang beroperasi sejak 2019 menggunakan teknologi Ultra Supercritical Boiler yang lebih efisien. Meskipun sempat mengalami kendala, pihak PLN menyatakan bahwa salah satu pembangkit tersebut kini telah berhasil dipulihkan dan kembali sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menambahkan bahwa gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis pada pembangkit milik mitra atau Independent Power Producer (IPP). Pihak PLN telah berkoordinasi dengan pengelola pembangkit untuk mempercepat pemulihan sistem guna meminimalisir dampak pemadaman bagi konsumen di wilayah Jawa. Pemerintah terus memantau proses perbaikan tersebut agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga dan tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor industri.
