Karawang – Komisi IV DPR RI mendorong optimalisasi sistem e-RDKK sebagai garda terdepan dalam memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menekankan bahwa akurasi data penerima menjadi kunci utama keberhasilan distribusi di lapangan.
Ia meminta para penyuluh pertanian untuk lebih proaktif mendampingi petani dalam memperbarui data kebutuhan pupuk sesuai komoditas yang ditanam.
“Ini diperlukan peran daripada penyuluh-penyuluh itu untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” tegas Titiek saat meninjau PT Pupuk Kujang, Karawang, Jumat (26/6/2026).
Selain penguatan data, parlemen juga menyoroti kebijakan diskon harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang dinilai efektif memacu produktivitas petani.
Titiek menilai insentif harga tersebut mampu meningkatkan gairah petani untuk bercocok tanam demi mengejar target swasembada pangan nasional.
“Pemerintah sudah memberikan diskon pada harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu bagi petani-petani dan petani lebih bergairah lagi untuk bercocok tanam dalam rangka kita segera swasembada pangan ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas langkah pemerintah memangkas 145 aturan birokrasi yang selama ini menghambat distribusi pupuk.
Deregulasi tersebut diyakini mampu memangkas hambatan distribusi yang kerap dikeluhkan petani di berbagai daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk ini,” ujar Titiek.
Pihaknya memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat agar pupuk bersubsidi tetap tersalurkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
