Jakarta – Sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi dan properti saat ini tengah menghadapi tekanan likuiditas yang signifikan menjelang periode jatuh tempo surat utang pada semester II 2026. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk melakukan langkah restrukturisasi mendesak demi menjaga kelangsungan operasional di tengah kerentanan arus kas.
PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) menjadi salah satu emiten yang terdampak. Perusahaan baru saja melunasi bunga tahap ke-10 Obligasi III Tahun 2023 Seri A senilai Rp 306,15 juta pada 17 Juni 2026, setelah sempat mengalami penundaan pembayaran selama sembilan hari. Keterlambatan tersebut memicu suspensi saham ADCP oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Utama ADCP, Achmad Wachid Abdullah, menjelaskan bahwa pembayaran tersebut didukung oleh penjaminan dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF). Meski demikian, perseroan kini tengah menegosiasikan mekanisme penggantian dana kepada pihak penjamin.
Langkah strategis tengah disiapkan ADCP untuk memperkuat struktur permodalan, di antaranya melalui percepatan monetisasi aset, penjualan unit stok, serta efisiensi biaya operasional. Selain tekanan obligasi, ADCP juga menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari vendor terkait proyek LRT City Tebet, yang menambah kompleksitas tantangan keuangan perusahaan.
Di sisi lain, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga tengah mematangkan skema penyelesaian obligasi yang jatuh tempo pada September 2026. WSKT memiliki kewajiban pokok sebesar Rp 722 miliar, sementara WIKA tercatat memiliki kewajiban senilai Rp 197 miliar. Direktur Keuangan WSKT, Wiwi Suprihatno, menyatakan bahwa restrukturisasi menjadi agenda utama sebelum proses merger antar-BUMN karya direalisasikan pada akhir 2026. Pihak WIKA pun saat ini tengah memfinalisasi kajian usulan penyelesaian kewajiban yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
Analis menilai, risiko gagal bayar bagi WIKA dan WSKT masih cukup tinggi mengingat belum pulihnya arus kas operasional tanpa adanya intervensi berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) atau restrukturisasi yang komprehensif. Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, menyatakan bahwa nasib ketiga emiten tersebut sangat bergantung pada komitmen dan dukungan pemerintah. Menurutnya, suspensi saham yang masih berlangsung pada WSKT dan WIKA mencerminkan rendahnya kepercayaan investor terhadap fundamental keuangan perusahaan saat ini.
Senada dengan hal tersebut, Direktur PT Purwanto Asset Management, Edwin Sebayang, menyoroti bahwa aset yang dimiliki emiten properti seperti ADCP tidak mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Ia mengingatkan investor agar tidak hanya terpaku pada valuasi harga saham yang murah, melainkan memperhatikan metrik kesehatan keuangan seperti arus kas operasional, rasio utang, dan profil jatuh tempo utang.
Para analis menyarankan investor untuk bersikap sangat selektif. Bagi pemegang saham emiten yang sedang bermasalah, langkah evaluasi ulang atau bahkan melakukan cut loss dinilai lebih bijak dibandingkan menambah posisi (average down) sebelum ada kejelasan mengenai restrukturisasi dan dukungan konkret dari pemerintah. Fokus utama emiten BUMN karya saat ini memang telah bergeser dari ekspansi bisnis menuju upaya penyelamatan operasional atau survival mode.
