Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan strategis untuk merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara drastis dalam dua tahun ke depan.
Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara akan dipangkas dari angka saat ini yang mencapai lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 250 perusahaan saja.
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi operasional serta transparansi dalam pengelolaan aset negara.
Presiden menyampaikan instruksi tegas terkait percepatan restrukturisasi tersebut dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).
“Kami mau kita rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” tegas Prabowo.
Hingga saat ini, pemerintah tercatat telah menutup lebih dari 200 perusahaan pelat merah sebagai bagian dari proses pembersihan dan penertiban BUMN.
Target akhir dari kebijakan ini adalah penutupan lebih dari 750 perusahaan yang selama ini dinilai tidak memberikan kontribusi ekonomi signifikan.
Dalam interaksi langsung dengan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, Presiden mengonfirmasi proyeksi akhir dari perampingan tersebut.
“Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” ujar Prabowo.
Presiden menyoroti besarnya beban organisasi akibat jumlah perusahaan negara yang terlalu banyak, yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Beban biaya operasional atau overhead yang dikeluarkan negara dinilai membengkak akibat banyaknya posisi direksi dan komisaris di perusahaan-perusahaan yang tidak produktif.
“750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” ucap Prabowo.
Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah agar penggunaan dana publik dapat dialokasikan dengan lebih efektif bagi kepentingan rakyat.
Terkait usulan akademisi mengenai alokasi laba BUMN untuk riset dan inovasi, Presiden menyambut baik gagasan tersebut namun tetap mengedepankan profitabilitas perusahaan.
Prabowo menekankan bahwa riset dan inovasi hanya dapat berjalan optimal apabila BUMN berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan mampu mencetak laba.
Presiden memberikan apresiasi kepada pihak pengelola aset negara, termasuk Danantara, atas kinerja positif yang mulai terlihat dalam satu tahun terakhir.
“Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba,” kata Presiden.
Proses penataan ini diharapkan mampu mentransformasi BUMN menjadi entitas bisnis yang jauh lebih kompetitif, ramping, dan memiliki daya saing tinggi di pasar nasional maupun global.
Pemerintah memastikan bahwa setiap tahapan dalam restrukturisasi ini akan dilakukan secara cermat demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan berkurangnya jumlah perusahaan, pemerintah meyakini pengawasan dan koordinasi antar-BUMN akan menjadi jauh lebih mudah dan transparan bagi publik.
