Jakarta – Konsolidasi BUMN di bawah naungan BP BUMN dan Danantara diproyeksikan mampu menekan pemborosan anggaran hingga Rp50 triliun per tahun.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa efisiensi tersebut dicapai melalui penghapusan transaksi berlapis di internal perusahaan pelat merah.
Dony menegaskan bahwa langkah perampingan ini tidak akan mengorbankan nasib para pekerja.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony dalam acara Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, Jumat (27/6/2026).
Ia bahkan mengilustrasikan bahwa penghematan yang dihasilkan jauh melampaui biaya operasional tenaga kerja.
“Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” jelasnya.
Transformasi ini dilakukan untuk mengubah tata kelola yang sebelumnya terfragmentasi menjadi lebih terintegrasi.
Dony menyebut perubahan fundamental ini bertujuan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat empat pilar pembangunan, yakni ketahanan pangan, energi, SDM unggul, dan kemandirian ekonomi.
Selain efisiensi, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah investasi BUMN.
“Presiden menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kami telah menerima instruksi tegas agar seluruh capaian dan data investasi disampaikan secara transparan kepada publik,” tegas Dony.
Ke depan, BUMN didorong menjadi penggerak ekonomi yang lebih produktif melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri.
