Karawang – Pemerintah resmi tancap gas memperkuat ketahanan energi nasional melalui peluncuran program mandatori biodiesel B50.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.
Bahlil memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan, agar patuh menggunakan B50.
Ia mengancam akan meninjau kembali Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahaan yang menolak menjalankan kebijakan tersebut.
“Awalnya pengusaha-pengusaha ini, nggak mau pakai karena harganya katanya mahal. Saya sudah bilang kalau kalian enggak pakai B50, RKAB-nya saya tinjau,” tegas Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7).
Bahlil menambahkan bahwa langkah tegas ini diambil agar tidak ada lagi alasan bagi pengusaha untuk menghindari penggunaan bahan bakar domestik.
Menurutnya, B50 bukan sekadar campuran bahan bakar, melainkan simbol keberanian pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya lokal.
Saat ini, penggunaan B50 telah mencapai 56 persen dari total konsumsi solar nasional.
Bahlil menargetkan transisi penuh ke B50 akan rampung dalam waktu dua bulan ke depan setelah stok B40 habis.
Tidak berhenti di sektor solar, pemerintah juga tengah merancang program mandatori etanol untuk bahan bakar bensin yang dijadwalkan mulai berjalan pada 2027.
Program ini akan menyasar kadar campuran etanol sebesar 10 hingga 20 persen dengan memanfaatkan bahan baku tebu, singkong, dan jagung.
Pengembangan proyek ini nantinya akan melibatkan kolaborasi antara Danantara, Pertamina, serta pihak swasta.
“Kami melaporkan bahwa dengan keberhasilan B50, maka kita mau kopi, mau contoh untuk bensin, yaitu etanol,” pungkas Bahlil.
