Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi meluncurkan kampanye tekanan ekonomi berskala besar yang dijuluki sebagai “D-Day ekonomi” guna mengisolasi Iran dari sistem keuangan global. Inisiatif strategis ini bertujuan memutus total jalur perdagangan yang selama enam bulan terakhir menjadi penopang utama ekonomi Teheran di tengah situasi konflik yang memanas. Washington menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak-pihak atau entitas yang memfasilitasi transaksi bisnis dengan Iran.
Kebijakan baru ini diprediksi akan menciptakan ketegangan diplomatik antara AS dan sejumlah mitra dagang utama Iran. Beberapa negara yang menjadi sorotan dalam kampanye ini antara lain Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, dan Irak. Masing-masing negara memiliki ketergantungan ekonomi yang berbeda dengan Teheran, sehingga potensi benturan kepentingan menjadi sangat tinggi.
Tiongkok saat ini memegang posisi sebagai pembeli terbesar minyak mentah Iran, dengan estimasi penyerapan mencapai 90 persen dari total ekspor minyak negara tersebut. Data Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok mencatat nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$9,96 miliar pada 2025, angka yang belum termasuk pengiriman minyak mentah gelap senilai US$31,2 miliar. Menurut analisis Kpler, minyak asal Iran sering kali disamarkan sebagai komoditas dari Malaysia atau Indonesia untuk menghindari deteksi sistem keuangan internasional.
Menanggapi tekanan tersebut, Direktur wilayah Tiongkok di Eurasia Group, Dan Wang, menilai bahwa Beijing kemungkinan akan menerapkan kepatuhan diam-diam guna melindungi kepentingan perbankan milik negara. “Otoritas Tiongkok lebih mementingkan akses dolar dalam pembiayaan serta akses pasar ke AS,” ujarnya. Meskipun secara retorika Beijing menentang sanksi tersebut, praktik di lapangan diprediksi akan bergeser demi menjaga stabilitas akses finansial Tiongkok ke pasar global.
Di sisi lain, Uni Emirat Arab (UEA) yang selama ini menjadi pusat perdagangan transshipment bagi Iran, kini berada di bawah pengawasan ketat. Meskipun nilai perdagangan bilateral mencapai US$28 miliar pada 2024, hubungan tersebut sempat memburuk setelah insiden rudal balistik baru-baru ini. Mantan pejabat Departemen Keuangan AS, Matthew Levitt, melalui catatannya menekankan bahwa Washington perlu bekerja sama dengan otoritas di Abu Dhabi untuk menekan Dubai agar menghentikan praktik perbankan bayangan yang sering dimanfaatkan Teheran.
Sementara itu, posisi Turki dan Irak tampak lebih rumit karena ketergantungan pada sektor energi. Turki masih mengandalkan impor gas alam dari Iran untuk kebutuhan domestik, dengan pangsa pasar mencapai 18,6 persen dari total impor gas negara tersebut. Irak berada dalam situasi serupa, di mana lebih dari 30 persen pembangkit listrik mereka bergantung pada pasokan energi dari Iran. Nilai perdagangan Irak-Iran yang mencapai US$10 miliar pada 2025 kini mulai tertekan oleh risiko keamanan regional, namun tetap menjadi tulang punggung bagi infrastruktur listrik Irak. Washington kini tengah menghadapi tantangan besar untuk mengoordinasikan kebijakan ini tanpa melumpuhkan ekonomi negara-negara tetangga Iran yang sangat bergantung pada pasokan energi tersebut.
