Jakarta – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti rencana Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait mekanisme burden sharing atau berbagi beban untuk mendanai program Asta Cita. Celios mempertanyakan urgensi kebijakan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI di pasar primer, yang dinilai lazim dilakukan saat krisis ekonomi.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5 persen pada kuartal II 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, belum mencerminkan kondisi krisis. Ia menyayangkan langkah menyeret kebijakan moneter untuk membiayai program fiskal pemerintah, yang efektivitasnya belum teruji.
Sebelumnya, skema burden sharing pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kala itu, BI membeli langsung SBN di pasar primer.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan rencana burden sharing dalam rapat kerja bersama DPD RI. Ia menyebut, BI telah membeli SBN sebanyak Rp 200 triliun sejak awal tahun dan sebagian dana dialokasikan untuk program seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Perry, BI dan Kemenkeu sepakat menanggung beban bunga SBN masing-masing setengah. Ia mencontohkan, beban efektif untuk pendanaan perumahan rakyat sebesar 2,9 persen, sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih sebesar 2,15 persen.
Celios mengingatkan risiko skema ini terhadap stabilitas moneter, terutama jika program yang didanai tidak berhasil mencapai target.
