Padang – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menyentuh level Rp17.865 per dolar AS kini mulai mengancam daya beli masyarakat dan menekan stabilitas industri dalam negeri. Masyarakat diminta bersiap menghadapi potensi kenaikan harga barang konsumsi hingga beban cicilan yang lebih berat.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menegaskan bahwa dampak depresiasi mata uang ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi langsung menyasar dompet warga melalui kenaikan harga barang-barang yang memiliki komponen impor.
“Masyarakat mungkin tidak langsung membeli dolar, tetapi mereka membeli barang yang memakai komponen impor. Jadi, masyarakat membayar pelemahan rupiah bukan hanya di money changer, melainkan juga di pasar, toko, cicilan, dan tagihan rumah tangga,” ujar Syafruddin, Jumat (29/5).
Menurutnya, barang-barang seperti elektronik, kendaraan, obat-obatan, hingga bahan pangan tertentu berisiko mengalami lonjakan harga. Selain itu, kebijakan suku bunga tinggi yang diambil untuk menjaga stabilitas rupiah turut membuat beban kredit kendaraan, KPR, dan pinjaman usaha menjadi lebih mahal.
Di sisi lain, sektor industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri kini berada dalam posisi sulit. Syafruddin menjelaskan bahwa perusahaan menghadapi dilema antara menekan margin keuntungan atau menaikkan harga jual yang berisiko menurunkan permintaan pasar.
“Industri harus memperkuat lindung nilai, memperbesar kandungan lokal, memperbaiki efisiensi, dan menata ulang rantai pasok agar tidak terus menjadi korban volatilitas kurs,” tambahnya.
Sementara itu, narasi bahwa eksportir akan selalu diuntungkan oleh pelemahan rupiah dinilai tidak sepenuhnya tepat. Syafruddin mengingatkan bahwa banyak eksportir masih sangat bergantung pada mesin, bahan baku, dan energi yang dibeli dengan dolar.
“Jika biaya input dolar ikut naik, keuntungan kurs dapat terkikis. Eksportir hanya benar-benar memperoleh manfaat jika mereka memiliki kandungan lokal tinggi, kontrak ekspor stabil, utang valas terkendali, dan akses pasar global yang kuat,” jelasnya.
Meski inflasi saat ini masih terjaga di angka 2,42 persen, Syafruddin mengingatkan pemerintah dan Bank Indonesia untuk tetap waspada. Ia menyarankan pemerintah segera menjaga pasokan, menekan biaya logistik, dan memperkuat stabilisasi pangan agar tekanan kurs tidak memicu inflasi yang lebih luas di masa depan.
