Jakarta – Efisiensi birokrasi melalui pemangkasan anggaran sebesar 9% sukses menghemat kas negara hingga Rp170 triliun.
Langkah strategis ini menjadi kunci Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan keberhasilan efisiensi tersebut tidak mengganggu operasional pemerintahan.
Sebaliknya, kebijakan ini justru memperkuat resiliensi APBN yang terbukti mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,11% pada 2025.
“Banyak negara tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun pertumbuhan ekonomi mereka justru lebih rendah. Kombinasi disiplin fiskal dan pertumbuhan ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin (25/5).
Pemerintah kini memproyeksikan arah kebijakan fiskal yang lebih pruden untuk tahun-tahun mendatang. Defisit anggaran pada 2026 ditargetkan berada di kisaran 2%, sementara untuk APBN 2027 dirancang lebih ketat di rentang 1,8% hingga 2,4%.
Dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%, Kemenkeu mulai mengalihkan fokus kapasitas fiskal.
Anggaran negara kini diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas sektor infrastruktur serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, peran APBN kini lebih difokuskan pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Sementara itu, untuk kebutuhan investasi strategis, pemerintah telah menyiapkan skema pengelolaan melalui Danantara.
