Jakarta – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit tersebut melonjak 140,58 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp99,8 triliun.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pelebaran defisit ini dipicu oleh akselerasi belanja negara yang melampaui pertumbuhan pendapatan. Langkah ini diambil pemerintah guna mengoptimalkan program prioritas nasional dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa posisi fiskal saat ini masih terjaga dan sesuai dengan desain APBN 2026. Menurutnya, pembiayaan anggaran tetap dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar.
Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (yoy). Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang utama dengan nilai Rp462,7 triliun, di mana penerimaan pajak sendiri melonjak 20,7 persen (yoy) berkat transformasi digital administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Maret 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 31,4 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar Rp610,3 triliun yang dialokasikan untuk program prioritas nasional serta perlindungan sosial, sementara Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik di daerah.
Pemerintah juga terus menggenjot program prioritas nasional agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 27 April 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp70,2 triliun. Program ini tercatat menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.735 Satuan Pengelola Program (SPPG).
Secara keseluruhan, Deni menyatakan bahwa kinerja APBN tetap sehat dan berperan efektif sebagai peredam guncangan ekonomi. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh agenda pembangunan nasional berjalan konsisten dengan tetap menjaga efektivitas fiskal.
