Tokyo – Pemerintah Jepang mengambil langkah mitigasi ekonomi dengan mengucurkan subsidi energi sebesar US$3,2 miliar atau setara Rp57,08 triliun. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga listrik dan gas yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Dana darurat tersebut akan disalurkan untuk meringankan beban biaya utilitas rumah tangga serta pelaku usaha kecil selama periode musim panas, yakni Juli hingga September. Pemerintah Jepang mengalokasikan 513,5 miliar yen dari dana cadangan negara untuk memastikan stabilitas harga energi di tengah meningkatnya permintaan musiman.
Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Ryosei Akazawa, menyatakan bahwa fokus utama pemberian subsidi ini akan diarahkan pada bulan Agustus. “Dukungan ini akan difokuskan terutama pada bulan Agustus, ketika permintaan listrik umumnya mencapai puncaknya secara musiman,” ujar Akazawa.
Langkah ini diproyeksikan mampu memangkas biaya tagihan energi rumah tangga hingga 5.000 yen per keluarga. Kebijakan tersebut menjadi krusial mengingat ketergantungan tinggi Jepang terhadap pasokan minyak mentah dan gas alam cair dari Timur Tengah, terutama yang melintasi jalur Selat Hormuz.
Di sisi lain, Perdana Menteri Sanae Takaichi dikabarkan tengah mengusulkan paket anggaran tambahan yang lebih komprehensif senilai hampir US$19 miliar. Usulan ini bertujuan untuk meredam dampak inflasi yang lebih luas akibat kenaikan harga bahan bakar global.
Para ekonom memperingatkan bahwa ketidakstabilan di Timur Tengah berpotensi memberikan tekanan berkelanjutan terhadap ekonomi Jepang. Kondisi ini dinilai dapat mempersulit langkah Bank Sentral Jepang dalam mengelola inflasi serta menentukan arah kebijakan moneter di masa depan.
