Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjadwalkan lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 2 Juni 2026. Lelang ini bertujuan menghimpun dana sebesar Rp 12 triliun untuk memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2026.
Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, instrumen yang dilelang mencakup seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS). Tiga seri SPN-S yang ditawarkan terdiri dari SPNS13072026, SPNS23112026, dan seri baru SPNS01032027 yang menggunakan imbal hasil diskonto.
Sementara itu, lima seri PBS yang dilelang meliputi PBS030, PBS040, PBS034, PBS005, dan PBS038. Seri PBS038 menjadi instrumen dengan imbal hasil tertinggi sebesar 6,87500 persen, sedangkan seri PBS040 menawarkan imbal hasil terendah di angka 5 persen.
Lelang kali ini menjadi krusial di tengah tren penurunan minat investor terhadap sukuk negara dalam beberapa waktu terakhir. Tercatat, penawaran yang masuk pada lelang 19 Mei 2026 hanya mencapai Rp 18,79 triliun, angka tersebut turun dibandingkan lelang 5 Mei 2026 yang mencatatkan Rp 21,19 triliun. Penurunan ini semakin tajam jika dibandingkan data 21 April 2026, di mana total penawaran sempat mencapai Rp 33,5 triliun.
Pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp 12 triliun, namun memiliki fleksibilitas untuk memenangkan penawaran hingga 200 persen dari target tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menutupi defisit APBN 2026 yang ditargetkan sebesar Rp 689,1 triliun.
Penerbitan surat berharga ini merupakan bagian dari pemenuhan target pembiayaan utang tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun. Target tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang berada di angka Rp 775,9 triliun, sesuai dengan amanat UU APBN Nomor 17 Tahun 2025.
