Jakarta – Nilai tukar rupiah kini kembali tertekan hingga menembus level 17.700 per dolar AS, memicu perdebatan mengenai relevansi resep ekonomi era Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi krisis saat ini. Meskipun pemerintah dan Bank Indonesia telah menempuh langkah intervensi serta menaikkan suku bunga, tekanan terhadap mata uang domestik belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah tercatat melemah 6,22% sepanjang tahun ini dan kehilangan lebih dari 14% nilainya sejak pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada Oktober 2024. Bahkan, langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% dinilai belum memberikan dorongan signifikan bagi penguatan mata uang nasional.
Anggota Aliansi Ekonom Indonesia, Dwiwulan, menyatakan bahwa karakteristik pelemahan rupiah saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan krisis moneter 1998. Jika pada masa Habibie pelemahan terjadi akibat krisis finansial Asia yang bersifat regional, kondisi saat ini justru menunjukkan bahwa rupiah melemah di tengah mata uang negara berkembang lain yang cenderung stabil atau menguat.
Menurut Wulan, tekanan rupiah saat ini bukan sekadar dampak geopolitik global, melainkan cerminan dari persoalan struktural domestik. Adanya ketidaksesuaian atau mismatch antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasi jangka panjang membuat investor ragu menempatkan aset mereka dalam rupiah. Selain itu, ketergantungan pada pembiayaan luar negeri serta pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada faktor musiman memperburuk persepsi pasar.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa keberhasilan Habibie di masa lalu bertumpu pada pemulihan kepercayaan publik melalui reformasi institusional. Saat itu, pemerintah melakukan serangkaian langkah krusial seperti reformasi sektor perbankan, pembentukan BPPN, hingga penguatan independensi Bank Indonesia melalui undang-undang.
Langkah-langkah tersebut dinilai menjadi fondasi stabilitas yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya. Namun, Wulan mengingatkan bahwa resep pemulihan saat ini jauh lebih panjang dan berat karena menyangkut akar persoalan kelembagaan.
Wulan menilai kebijakan intervensi pasar valas dan kenaikan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia memiliki risiko jangka panjang. Kenaikan suku bunga berpotensi meningkatkan biaya modal bagi dunia usaha, sementara intervensi yang terus-menerus dikhawatirkan memicu inflasi melalui peningkatan jumlah uang beredar.
Ia pun menyoroti perlunya pembenahan serius pada aspek kelembagaan. Salah satu poin krusial adalah mengembalikan independensi Bank Indonesia yang dinilai mulai terintervensi oleh kepentingan politik, terutama pasca berlanjutnya kebijakan burden sharing sejak masa pandemi. Menurutnya, tanpa reformasi struktural yang menyentuh akar kelembagaan, upaya menjaga stabilitas rupiah akan terus menemui jalan buntu.
