Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil langkah tegas dengan mencopot sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Keputusan ini diambil menyusul lambatnya progres pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang sempat terancam mangkrak.
Dody mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika jajaran di bawahnya bekerja secara optimal. Ia mengaku kecewa karena solusi percepatan yang pernah ia tawarkan sebelumnya tidak dijalankan dengan serius oleh para pejabat terkait.
“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar perkiraan saya. Sebagai akibat ini kemudian beberapa orang harus saya berhentikan dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau,” ujar Dody dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (22/5).
Lebih lanjut, Dody menyoroti adanya oknum di Kementerian PU yang diduga melakukan praktik tidak terpuji di awal masa pembangunan. Hal inilah yang menurutnya membuat proyek gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut sempat berada dalam kondisi setengah mangkrak.
Meski sempat terkendala, Dody memastikan saat ini progres pembangunan telah mencapai 59 persen. Ia optimistis sebanyak 88 dari 93 proyek Sekolah Rakyat dapat rampung pada Juni 2026, sehingga bisa segera digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.
“Insyaallah selesai di Juni 2026,” tegasnya.
Saat ini, pemantauan dilakukan secara ketat setiap hari. Dody mencatat terdapat variasi kecepatan pembangunan di berbagai daerah. Wilayah dengan progres terendah meliputi Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Sementara itu, progres tertinggi dicapai di Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan.
Proyek Sekolah Rakyat sendiri menjadi prioritas pemerintah sebagai instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Dody menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci paling efektif dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.
