Klaten – Ego sektoral yang masih kental dalam pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah menjadi sorotan tajam Komisi VII DPR RI. Kondisi ini dinilai menghambat optimalisasi potensi pariwisata nasional karena minimnya koordinasi yang substantif antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola wisata.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak Kementerian Pariwisata untuk segera mengambil peran sebagai dirigen utama dalam membenahi tata kelola tersebut. Menurutnya, kementerian harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif guna meredam ego sektoral yang selama ini menghambat sinergi di lapangan.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2025).
Dalam kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026) lalu, Novita menekankan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata sangat bergantung pada pola komunikasi antarpemangku kepentingan. Ia berharap Kementerian Pariwisata tidak hanya sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi aktif merangkul daerah untuk menyelaraskan visi.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, penguatan koordinasi adalah kunci utama untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan secara nasional. Tanpa sinergi yang solid, potensi wisata di daerah akan sulit berkembang secara maksimal.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” tegasnya.
Novita menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya integrasi kebijakan. Ia berharap ke depan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dapat berjalan lebih efektif demi menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
