Jakarta – Pemerintah mulai tancap gas melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menandai berakhirnya fase tanggap darurat dan transisi, sekaligus dimulainya upaya pemulihan permanen yang ditargetkan tuntas pada 2028.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan pemulihan ini terletak pada Rencana Induk (Renduk) yang telah disusun. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi 11.512 kegiatan lintas sektor yang akan dieksekusi selama tiga tahun ke depan.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” ujar Tito usai rapat koordinasi bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5).
Tito memaparkan, prioritas utama pada tahun pertama pelaksanaan Renduk akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan hunian tetap. Hal ini dilakukan agar masyarakat terdampak tidak perlu berlama-lama tinggal di hunian sementara.
Sebelum mencapai tahap ini, pemerintah telah berhasil memitigasi dampak bencana melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Tito menyebut, fase tanggap darurat berjalan efektif di bawah komando langsung Presiden.
Sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari lalu, sejumlah layanan dasar seperti listrik, distribusi BBM, internet, hingga fasilitas kesehatan telah kembali beroperasi normal. Konektivitas wilayah juga dipastikan pulih, di mana seluruh jalan nasional sudah terhubung kembali.
“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, mayoritas dari 4.922 sekolah yang terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Meski sebagian kecil masih menggunakan fasilitas darurat, pemerintah memastikan proses perbaikan terus berjalan seiring dengan penurunan jumlah pengungsi di tenda-tenda penampungan.
