Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang dikaitkan dengan lolosnya anggaran pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ditanya apakah pencopotan itu berkaitan dengan kabar tersebut, Purbaya enggan menjelaskan secara gamblang. Ia hanya memberikan jawaban singkat.
“Mungkin (dicopot karena meloloskan anggaran motor listrik). Anda tebak saja sendiri,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).
Luky dicopot pada 21 April 2026. Pada hari yang sama, pemerintah juga mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal.
Kala itu, Purbaya menyebut perombakan tersebut sebagai rotasi rutin tahunan dan tidak terkait persoalan tertentu.
Sementara itu, anggaran pengadaan motor listrik untuk program MBG disebut mencapai Rp1,05 triliun. Dana itu dialokasikan untuk pembelian impor 25 ribu motor listrik.
Beberapa waktu lalu, Purbaya mengaku sempat menolak pengadaan motor listrik tersebut pada tahun lalu. Namun, pos anggaran itu tetap muncul. Ia mengatakan kebobolan itu terjadi melalui sistem perangkat lunak di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Purbaya menyebut sistem itu kini tengah diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak,” ujar Purbaya, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (6/5).
“Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin software-nya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki,” lanjutnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025. Motor listrik itu disiapkan untuk menunjang operasional program MBG, terutama bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan juga menyebut realisasi pengadaan motor listrik telah mencapai lebih dari 21 ribu unit. Proses pengadaannya dilakukan bertahap mulai Desember 2025.
“Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (7/4).
