Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah terus mempercepat pembenahan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia melalui Satgas Debottlenecking. Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan 61 duta besar, perwakilan negara, serta pelaku bisnis dan organisasi global dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).
Purbaya mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk memangkas hambatan yang kerap mengganggu proses perizinan dan investasi. Ia menyebut mekanisme itu dirancang agar pemerintah dapat merespons persoalan dunia usaha secara lebih cepat, efektif, dan efisien.
“Melalui mekanisme ini, kami memastikan adanya proses yang efektif dan efisien dalam menindaklanjuti permasalahan perizinan serta kelancaran proses investasi dan kegiatan usaha di Indonesia,” kata Purbaya dalam sambutannya.
Ia mengungkapkan, hingga kini Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan terkait persoalan bisnis dan investasi. Dari jumlah itu, 83 kasus sudah dibahas dalam sidang mingguan yang terbuka untuk publik, sementara 45 kasus di antaranya telah selesai ditangani.
“Setiap minggu, kami menyelesaikan satu hingga empat kasus, dan sejauh ini prosesnya berjalan dengan baik. Kami mampu dengan cepat menghilangkan berbagai hambatan (bottleneck),” ujarnya.
Purbaya menilai percepatan penyelesaian masalah usaha akan berdampak langsung pada perbaikan iklim investasi nasional. Ia pun optimistis dalam satu tahun ke depan kondisi investasi di Indonesia akan jauh lebih baik.
“Saya meyakini bahwa dalam satu tahun ke depan, iklim usaha di Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan saat ini,” kata dia.
Dalam forum itu, Purbaya juga meminta para duta besar dan pelaku usaha asing untuk tidak ragu menyampaikan hambatan yang mereka temui saat berinvestasi di Indonesia. Menurut dia, laporan langsung dari pelaku usaha akan memudahkan pemerintah menindaklanjuti setiap kendala.
“Oleh karena itu, kepada para duta besar dan pelaku usaha yang hadir dalam pertemuan ini, apabila Anda menghadapi kendala dalam menjalankan usaha di Indonesia, mohon untuk menyampaikannya kepada kami,” ujarnya.
Ia memastikan setiap hambatan investasi yang masuk akan diproses hingga tuntas, baik melalui satu kali sidang maupun beberapa tahap pembahasan.
“Kami akan memastikan bahwa hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin, baik dalam satu kali sidang maupun lebih, namun kami pastikan akan terselesaikan,” tutur Purbaya.
Purbaya menegaskan perbaikan iklim investasi menjadi agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Ia menilai peran sektor swasta sangat menentukan karena belanja negara hanya menyumbang sekitar 10 persen terhadap perekonomian nasional.
“Untuk itu, saya mengajak para investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi dengan penuh keyakinan di Indonesia, negara yang penuh potensi dan menjanjikan,” kata Purbaya.
