Jakarta – Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Selasa (24/2/2026). Pertemuan ini membahas percepatan kepastian hukum pengadaan tanah untuk Rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat.
Fadly Amran menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda kota itu pada November 2025.
Lahan Huntap tersebut tersebar di tiga lokasi.
* Kelurahan Balai Gadang seluas 2,9 hektare, dengan tambahan pengadaan 2,2 hektare.
* Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi.
* Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh seluas 4,6 hektare.
Selain Huntap, Fadly Amran juga meminta dukungan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare. Lahan ini terdiri dari tanah Pemerintah Kota Padang seluas 4 hektare dan pengadaan tanah tambahan seluas 4,1 hektare.
“Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan ini,” ujar Fadly Amran usai pertemuan. Ia menambahkan, beberapa lahan belum bersertifikat dan ada yang masih dalam proses waris.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menegaskan komitmen kementeriannya untuk mendukung percepatan administrasi pertanahan.
“Kami mendukung penuh pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena merupakan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Nusron Wahid. Ia memastikan proses administrasi pertanahan akan berjalan cepat dan transparan.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran juga memohon dukungan terkait sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare, pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) pascabencana hidrometeorologi.
