Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh berkomitmen memperkuat kerja sama dengan DPRD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Payakumbuh, Rida Ananda, saat menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2026.
“Pandangan umum fraksi adalah masukan berharga sebagai bahan evaluasi,” ujar Sekda Rida dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (13/11/2025).
Pemko Payakumbuh sepakat dengan DPRD bahwa pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi sorotan Fraksi Golkar terkait pelanggaran jam operasional kafe, Pemko akan meningkatkan pengawasan.
“Satpol PP telah menertibkan, namun sebagian kembali beroperasi,” kata Rida.
Sosialisasi perda akan diperkuat, patroli rutin ditingkatkan, dan razia mendadak akan digelar.
Terkait usulan pemindahan Car Free Day (CFD), Pemko akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar tidak meresahkan UMKM.
Menanggapi Fraksi NasDem, Pemko akan menertibkan parkir liar di pasar dan pusat keramaian dengan melibatkan Dishub, Satpol PP, dan kepolisian.
Sistem retribusi daerah kini menggunakan perangkat digital POS yang terhubung dengan aplikasi e-retribusi.
Pada 2026, Pemko akan mengembangkan “SIM Pasar” untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemungutan retribusi.
“Kami mengakui masih ada pungutan liar. Sistem digital diharapkan lebih tertib dan transparan,” tegasnya.
Menanggapi Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Pemko berkomitmen menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.
Kegiatan seremonial akan dipangkas dan anggaran dialihkan ke program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Kepada Fraksi Demokrat, Pemko menjelaskan bahwa kepesertaan JKN di Payakumbuh mencapai 97,67 persen dengan tingkat keaktifan 84 persen.
“Jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun kartunya tidak aktif, dapat dilakukan pengaktifan darurat,” jelasnya.
Menanggapi Fraksi PKS, Rida menyebut penutupan objek wisata Ngalau Indah disebabkan sengketa lahan adat sejak Januari 2024.
Mediasi telah difasilitasi, namun belum mencapai kesepakatan.
Rida juga menyoroti masalah sosial seperti LGBT, pergaulan bebas, dan kenakalan remaja.
“Keluarga memiliki peran utama dalam pengawasan anak-anak dan remaja,” katanya.
Pemko berupaya menekan perilaku negatif remaja melalui kegiatan karang taruna dan pelatihan seni tradisional.
Menanggapi Fraksi PPP, Pemko telah mengajukan proposal pembangunan kembali Pasar Payakumbuh yang terbakar ke Kementerian Perdagangan dan PUPR.
Pembangunan masih menunggu penyelesaian status kepemilikan tanah.
Pemerintah juga telah membangun 200 unit kios penampungan sementara yang ditargetkan rampung awal Desember 2025.
Usulan Fraksi PPP terkait lelang kendaraan dinas akan dievaluasi untuk menekan biaya operasional.
Kepada Fraksi PAN, Pemko mendukung target pendapatan daerah yang dinilai realistis dan mencerminkan kemandirian fiskal.
Pemerintah berkomitmen memperkuat basis pajak dan retribusi melalui digitalisasi dan pengawasan yang ketat.
Program beasiswa untuk siswa kurang mampu tetap dialokasikan dalam APBD 2026.
Pemko juga bekerja sama dengan Baznas, Bank Nagari, dan pihak swasta untuk membantu siswa yang belum terakomodasi melalui program pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Payakumbuh yang terhambat dalam melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” tuturnya.
Sekda Rida menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas pandangan dan masukan yang diberikan.
“Dengan kemitraan sejajar, sinergi antara pemerintah dan DPRD harus terus diperkuat demi kemajuan dan kesejahteraan warga Payakumbuh,” pungkasnya.
