Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi mengakhiri status tanggap darurat dan memasuki tahap pemulihan pascabencana.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan fokus utama saat ini adalah percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.
Pemenuhan layanan dasar meliputi air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan menyusul kemudian.
“Kita targetkan pendataan tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting agar rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dimulai awal 2026,” kata Mahyeldi.
Pernyataan ini disampaikan saat FGD yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Forkopimda dan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Senin (22/12/2025).
Bupati dan Walikota daerah terdampak juga mengikuti FGD secara daring. Forum ini menjadi evaluasi menyeluruh penanganan bencana hidrometeorologi di Sumbar.
Meski status tanggap darurat provinsi berakhir, keselamatan masyarakat tetap prioritas. Pemprov Sumbar juga fokus pada trauma healing, pendampingan psikososial, stabilitas daerah, serta validasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna).
Mahyeldi mengapresiasi seluruh relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah membantu masyarakat terdampak.
“Di tengah keterbatasan, para relawan hadir dengan pengorbanan luar biasa. Inilah nilai gotong royong dan kemanusiaan yang terus hidup,” ujarnya.
Gubernur meminta Bupati dan Walikota memastikan data kerusakan dan kerugian disusun lengkap, akurat, dan terverifikasi. Ia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat penanganan.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran,” tegas Rustian.
Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Saat ini, 28 jenazah belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.
“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya.
Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yaitu Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar.
Data sementara menunjukkan korban meninggal dunia berjumlah 260 orang, hilang 72 orang, dan luka-luka 382 orang. Total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.
