BPS Kerahkan 3.000 Petugas Data Sensus Ekonomi Kalimantan Timur

persen

bps-terjunkan-3.000-petugas-sukseskan-sensus-ekonomi-2026-di-kaltim
BPS Terjunkan 3.000 Petugas Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kaltim

Samarinda – Badan Pusat Statistik (BPS) menjamin kerahasiaan data pelaku usaha yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di Kalimantan Timur. Data yang dihimpun dipastikan hanya untuk kepentingan statistik dan tidak akan digunakan sebagai dasar penetapan pajak maupun memengaruhi status bantuan sosial masyarakat.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan lebih dari 3.000 petugas lapangan untuk menyisir seluruh aktivitas usaha di wilayah tersebut. Proses pendataan ini telah berlangsung sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.

“BPS menjamin bahwa seluruh data yang diberikan oleh responden akan dijaga ketat kerahasiaannya,” ujar Amalia saat pencanangan SE 2026 di Pendopo Lamin Etam, Samarinda.

Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, Amalia mengimbau pelaku usaha agar tidak ragu menerima kedatangan petugas. Ia menjelaskan bahwa setiap petugas telah dibekali atribut resmi berupa rompi, surat tugas, serta kartu identitas yang dilengkapi dengan pemindaian barcode untuk mencegah modus penipuan.

Menurut Amalia, sensus ini menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi ekonomi secara komprehensif, mulai dari skala mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga perusahaan besar. Hasil pendataan nantinya diharapkan menjadi kompas pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Ia menekankan bahwa kesuksesan sensus ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan sekadar tugas BPS.

“Sampaikan data yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin kepada petugas,” kata Rudy.

Pencanangan SE 2026 di Kaltim ini juga menjadi simbol kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta pemerintah daerah setempat. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong keterlibatan dunia usaha secara maksimal demi kelancaran pendataan di Bumi Etam.

Rekomendasi