Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk mempercepat transfer dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang batal dipotong oleh Kementerian Keuangan.
Permintaan ini disampaikan mengingat Sumbar membutuhkan dana besar untuk pemulihan pasca bencana hidrometeorologi.
Mahyeldi juga meminta agar pengiriman TKD disertai petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak juknis) agar daerah memiliki pedoman yang jelas dalam pemanfaatan dana tersebut.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan,” ujar Mahyeldi saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Jumat (20/2/2026).
“Oleh karena itu, kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong itu segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab rekon, termasuk juklak juknisnya, itu juga mesti segera dikirim agar kita di daerah tidak keliru dalam pemanfaatan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi melaporkan kondisi terkini pasca bencana di 16 kabupaten/kota.
Ia menyebut total kerugian akibat bencana mencapai Rp33,5 triliun.
“Data jumlah korbannya adalah, 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka dan 10.854 jiwa mengungsi. Diperkirakan Total masyarakat terdampak sebanyak 230 ribu lebih jiwa,” ungkap Mahyeldi.
Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, menggunakan website satu data kebencanaan (dashboardbencana.sumbarprov.go.id) untuk transparansi penanganan bencana.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan kunjungan kerja ke Sumbar adalah bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat pasca bencana.
Sebelum bertemu gubernur, rombongan Komisi II DPR RI telah mengunjungi sejumlah titik kerusakan di Kota Padang.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” kata Aria Bima.
Terkait dana TKD, Aria Bima berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut saat bertemu dengan kementerian terkait.
