Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkap langkah tegas Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang memberhentikan dua direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penindakan terhadap praktik yang dianggap tidak sesuai.
“Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa? Dody ya? Orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, plak, dia pecat dua dirjen,” tegas Prabowo saat berdialog dengan sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Kamis (19/3).
Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola (governance) dan memperkuat penegakan hukum di berbagai institusi.
Pembenahan ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, termasuk dalam menarik investasi.
“Kita harus beresin governance kita. Hal-hal… apa ya, kecenderungan selalu menipu, bener enggak? Iya kan? Nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung perlunya pembenahan di berbagai lembaga lain, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Ia menyebut, perbaikan di lembaga-lembaga tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap penerimaan negara.
“Mungkin, dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang Bea Cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi kita harus kita bersihkan,” kata Prabowo.
Pemerintah, lanjut Prabowo, terus mendorong perbaikan sistem dan budaya birokrasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga fondasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan, yang berkaitan erat dengan persepsi terhadap iklim investasi di Indonesia.
Prabowo menyoroti potensi besar Indonesia dari sisi jumlah penduduk dan sumber daya alam. Dengan pembenahan yang berkelanjutan, potensi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Ia mengingatkan agar penilaian terhadap kondisi dalam negeri dilakukan secara proporsional, mengingat setiap negara menghadapi tantangan sosial masing-masing.
Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam birokrasi secara bertahap.
“Jadi always strengthen our fundamentals. Itu satu. Yang penting, kita punya rule of law and governance itu baik. Uang tuh kan masuk. Mau perang, enggak perang, uang kan masuk,” tuturnya.
“Rakyat kita masih banyak yang katakanlah masih sederhana hidupnya, katakanlah masih kurang hidupnya. Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money, can you imagine the growth? Jadi saya lihat, kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita,” pungkas Prabowo.
