Balikpapan – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah pusat menyeimbangkan pengawasan dengan pemberian insentif saat membina pemerintah daerah. Menurut dia, pola pembinaan yang hanya menekankan pengawasan perlu diubah agar daerah terdorong meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.
Tito menyampaikan hal itu dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Ia menilai selama ini pembinaan dari pemerintah pusat terlalu bertumpu pada pendekatan sanksi.
“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, saya mikir ini kita stick terus. Kita kok lebih banyak menakut-nakuti, mana carrot-nya,” ujar Tito.
Ia mengatakan, keseimbangan antara pengawasan dan apresiasi penting diterapkan karena Indonesia menjalankan sistem desentralisasi parsial, yang tetap menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak pembina. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri kini memperkuat langkah apresiatif bagi daerah yang menunjukkan kinerja baik.
Tito juga menilai kenaikan anggaran Kemendagri pada 2026 memberi ruang lebih besar untuk memperluas pendekatan insentif tersebut. Ia telah menginstruksikan jajarannya agar menjalankan kebijakan itu secara konsisten.
Dalam acara tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam empat kategori utama. Kategori itu mencakup penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang menempati posisi Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II. Sementara pada tingkat provinsi, penghargaan diraih Provinsi Kalimantan Utara.
