Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan pentingnya pembenahan faktor pendukung (enabling factors) sebagai kunci utama keberhasilan target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) dalam lima tahun ke depan.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa hambatan utama dalam transisi energi di Indonesia bukan terletak pada kemampuan teknis, melainkan pada lambatnya pengambilan keputusan serta regulasi yang belum matang.
“Kesimpulan saya, constraint-nya itu bukan pada kita nggak mampu. Indonesia tuh kalau masalahnya nih, mimpi doang. Enabling factor-nya enggak diurusin yang bener. Kita kelamaan diskusi, regulasi, undang-undang, peraturan,” ujar Fabby dalam diskusi di Jakarta, Jumat (29/5).
Untuk mengejar target ambisius tersebut, IESR menyarankan pemerintah agar fokus pada fase persiapan selama dua tahun pertama. Periode ini harus dimanfaatkan untuk mematangkan regulasi, kelembagaan, rantai pasok, hingga model bisnis yang terintegrasi.
Fabby menegaskan bahwa pembangunan PLTS skala besar memerlukan perencanaan yang sangat matang dan tidak bisa dilakukan secara instan. “Kunci keberhasilannya untuk bisa deliver dalam waktu 5 tahun, itu adalah di fase perencanaan, persiapan,” tambahnya.
Sebagai langkah percepatan, IESR mengusulkan penerapan teknologi modular dan sistem plug and play. Dengan metode ini, infrastruktur pendukung seperti baterai dapat dirancang dalam bentuk kontainer siap pakai, sehingga proses instalasi di lapangan menjadi lebih efisien.
Selain itu, IESR menyoroti perlunya akselerasi program dieselisasi atau penggantian pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN menjadi PLTS. Meski program tersebut sudah direncanakan sejak 2022, realisasinya dinilai masih terhambat oleh kendala harga dan penetapan pemenang lelang.
Saat ini, IESR tengah membantu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun strategi implementasi dan peta jalan (roadmap) program tersebut. Langkah ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian ESDM hingga Kementerian Perindustrian, guna memastikan target 100 GW dapat tercapai dengan dukungan industri dalam negeri yang kuat, seperti yang telah berhasil diterapkan di India dan Vietnam.
