Jakarta – Pemerintah kini memfokuskan pemerataan distribusi MinyaKita hingga ke wilayah pelosok dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) guna menekan disparitas harga antarwilayah. Langkah ini menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.
Kepala Badan Pengawasan BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa peran BUMN Pangan melalui Perum BULOG dan ID FOOD akan diperkuat dalam rantai distribusi. Sepanjang 2026, tercatat sebanyak 149 ribu kiloliter (KL) MinyaKita telah disalurkan ke masyarakat.
“Kami terus memperkuat tata kelola distribusi agar pasokan minyak goreng rakyat tetap merata dan terjangkau,” ujar Dony dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Perdagangan, Budi Santoso.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) yang saat ini dipatok Rp15.700 per liter, serta Harga Penjualan Dalam Negeri (DPO). Pengawasan rantai pasok akan diperketat untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan.
Selain fokus pada minyak goreng, pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas harga beras dan penyaluran bantuan pangan. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta memastikan distribusi bantuan pangan tepat sasaran hingga ke seluruh pelosok negeri.
