Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk mengalihkan fokus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini diambil menyusul kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di wilayah aglomerasi yang dinilai sudah terlalu padat.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa saat ini persebaran dapur MBG belum merata karena penumpukan terjadi di kawasan perkotaan. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar jangkauan program diperluas ke daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh.
“Jujur sekarang SPPG yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6).
Nanik menjelaskan, kebijakan moratorium ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran. Saat ini, sudah ada lebih dari 27 ribu dapur yang beroperasi. Pihaknya memilih untuk melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap dapur yang sudah ada daripada terus menambah unit baru yang belum tentu dibutuhkan di satu wilayah.
“Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium,” tambahnya.
Selain menghentikan pembangunan baru, BGN akan melakukan standarisasi dan pelatihan sumber daya manusia pada dapur yang sudah berjalan. Jika ditemukan dapur yang tidak memenuhi standar operasional, BGN tidak segan untuk melakukan penangguhan atau suspend.
Terkait durasi moratorium, Nanik belum memberikan batas waktu pasti, namun ia memastikan kebijakan ini akan berjalan secepatnya. Fokus utama BGN saat ini adalah memastikan pemerataan manfaat bagi anak-anak penerima program tanpa harus menambah beban anggaran negara.
Untuk memuluskan langkah ini, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga guna memetakan kebutuhan secara akurat.
“Pokoknya intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien,” tegas Nanik.
Meski anggaran program MBG telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun, BGN berkomitmen untuk terus melakukan penghematan. Ke depan, BGN juga tengah menyiapkan skema pelaksanaan khusus untuk daerah 3T agar program tetap berjalan optimal tanpa membebani APBN secara berlebihan.
