Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan berkomitmen mempererat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menstabilkan nilai tukar rupiah yang kini tertekan hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sinergi ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan pasar sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah telah menyepakati dua langkah strategis untuk menghadapi gejolak pasar keuangan global. Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portofolio agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar saham maupun Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia.
“Fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya arus modal masuk kembali besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Perry usai pertemuan di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (6/6).
Langkah kedua, lanjut Perry, adalah memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, dengan skema peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung kebijakan bank sentral agar sinkronisasi fiskal dan moneter berjalan lebih efektif. Menurutnya, sinergi penuh ini sangat krusial untuk memperbaiki sentimen pasar sehingga pelemahan rupiah tidak berlanjut.
Purbaya berharap langkah-langkah stabilisasi ini dapat memberikan dampak nyata hingga ke masyarakat luas. Ia menilai, nilai tukar yang lebih stabil akan membantu meringankan beban pelaku usaha kecil serta rumah tangga yang terdampak oleh kenaikan biaya hidup akibat fluktuasi mata uang.
“Kalau kebijakannya sudah menyatu, sinergi penuh itu harusnya mengembalikan kepercayaan pasar. Dengan rupiah yang lebih stabil, para pedagang maupun ibu rumah tangga tidak lagi terbebani oleh kenaikan harga yang signifikan,” pungkas Purbaya.
Kedua lembaga menegaskan bahwa penguatan koordinasi ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang baik.
