Jakarta – Narasi koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dinilai belum cukup untuk menenangkan pasar secara jangka panjang. Langkah konkret dan kebijakan yang terukur menjadi kunci utama agar investor kembali percaya pada fundamental ekonomi nasional.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan bahwa pernyataan bersama Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR RI, Sabtu (6/6), memang memberikan sentimen positif terbatas. Namun, ia menekankan bahwa pasar tidak akan mudah terbuai oleh sekadar retorika.
“Pasar akan tenang bukan karena pejabat berbicara seragam, melainkan karena kebijakan bergerak serempak dan hasilnya terlihat dalam indikator risiko,” ujar Syafruddin.
Menurutnya, investor saat ini tengah memantau konsistensi kebijakan melalui berbagai indikator krusial, seperti pergerakan Credit Default Swap (CDS), yield Surat Berharga Negara (SBN), hingga efektivitas intervensi valas. Jika pemerintah hanya membangun persepsi tanpa rincian operasional yang jelas, pasar dikhawatirkan akan tetap bersikap skeptis.
Syafruddin mendesak otoritas terkait untuk segera beralih dari komunikasi umum menuju paket kebijakan yang lebih teknis. BI, misalnya, perlu memperjelas batas intervensi, strategi penguatan pasar DNDF dan NDF, serta arah penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Di sisi lain, Kementerian Keuangan dituntut memperkuat kredibilitas fiskal melalui disiplin belanja negara dan pengelolaan SBN yang transparan. Syafruddin juga menyoroti pentingnya percepatan repatriasi devisa ekspor serta pengawasan ketat dari OJK terhadap korporasi besar agar tidak terjadi aksi borong dolar yang memicu tekanan valas.
Ia menegaskan bahwa menurunkan persepsi risiko negara adalah langkah paling krusial saat ini. Ketika indikator risiko seperti CDS menurun, rupiah akan mendapatkan ruang untuk menguat secara alami dan pasar modal Indonesia dapat kembali pulih dengan fondasi yang lebih sehat.
